PROBOLINGGO, PilarNusantara.net — DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat paripurna pada Rabu, 2 September 2026, dengan agenda penyampaian pendapat fraksi, pendapat akhir kepala daerah, serta penetapan keputusan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026.
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo mulai pukul 08.00 WIB. Paripurna tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penetapan Perubahan APBD 2026 sebagai Peraturan Daerah.
Ketua DPRD Kota Probolinggo Hj. Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, S.E. dari Partai Golkar memimpin jalannya agenda kelembagaan DPRD. Dalam unsur pimpinan juga terdapat Wakil Ketua Santi Wilujeng Prastyani dari PDI Perjuangan.
Sementara itu, pemerintahan Kota Probolinggo dipimpin Wali Kota dr. H. Aminuddin, Sp.OG.(K)., M.Kes. bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, S.A.P., M.M.
Fraksi PKS Tekankan APBD Harus Beri Manfaat Nyata
Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyatakan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda.
Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan. Fraksi PKS menegaskan bahwa APBD tidak boleh dipandang hanya sebagai dokumen administratif yang berisi deretan angka.
Anggaran daerah harus diukur berdasarkan outcome atau manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan keberhasilan menyerap anggaran hingga 100 persen.
Fraksi PKS juga mendorong pemerintah daerah memperkuat Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, digitalisasi, pemutakhiran data serta optimalisasi aset daerah dan BUMD.
Menurut pandangan fraksi, peningkatan belanja harus diikuti kemampuan meningkatkan pendapatan. Jangan sampai belanja terus bertambah sementara pendapatan justru stagnan.
Persoalan SiLPA juga menjadi perhatian. Fraksi PKS mengingatkan agar SiLPA benar-benar lahir dari efisiensi anggaran yang sehat, bukan akibat kegagalan maupun keterlambatan pelaksanaan program.
Pendidikan, Infrastruktur dan Sampah Jadi Sorotan
Di sektor pendidikan, Fraksi PKS mendorong pemerataan mutu pendidikan serta memastikan pemberian beasiswa benar-benar tepat sasaran.
Pendidikan karakter dan agama juga dinilai perlu mendapat perhatian sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia Kota Probolinggo.
Sementara pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik, pemerintah daerah didorong mempercepat perbaikan jalan, drainase, penerangan jalan umum atau PJU serta pengelolaan sampah.
Program tersebut dinilai memiliki hubungan langsung dengan kenyamanan, keselamatan dan kualitas kehidupan masyarakat.
Fraksi PKS turut menyoroti pengelolaan Perumda Air Minum, terutama persoalan tingkat kebocoran air atau Non-Revenue Water (NRW).
Fraksi meminta efisiensi internal dan pembenahan tata kelola menjadi prioritas sebelum penyesuaian tarif air dipertimbangkan. Artinya, peningkatan beban masyarakat melalui tarif tidak seharusnya menjadi pilihan pertama ketika masih terdapat ruang pembenahan dari sisi internal perusahaan.
Fraksi NasDem Soroti Beasiswa dan UMKM
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem juga menyatakan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda.
NasDem menekankan pentingnya skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Pemerintah Kota Probolinggo diminta mampu membedakan program yang benar-benar menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dengan belanja yang masih dapat dilakukan efisiensi.
Salah satu perhatian utama adalah sektor pendidikan, khususnya anggaran beasiswa mahasiswa yang mengalami peningkatan dari Rp500 juta menjadi Rp1,45 miliar.
Kenaikan anggaran tersebut dinilai harus diikuti mekanisme penyaluran yang transparan dan tepat sasaran. Pemerintah juga diminta memastikan bantuan dapat diterima tepat waktu tanpa terhambat persoalan administratif maupun teknis.
Selain pendidikan, Fraksi NasDem mendorong pemerintah memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama sektor informal, pedagang kecil dan pelaku UMKM.
Pendampingan dan pembinaan dinilai tidak cukup dilakukan secara seremonial. Program harus berkelanjutan agar mampu meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Perlindungan sosial juga menjadi perhatian. Program bantuan sosial dan pemberdayaan harus benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
APBD Bukan Sekadar Angka
Berbagai catatan fraksi tersebut menunjukkan bahwa pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak berhenti pada persoalan persetujuan angka-angka anggaran.
Ada tuntutan yang lebih besar agar setiap rupiah uang daerah memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
APBD pada akhirnya merupakan instrumen pembangunan. Keberhasilannya bukan hanya dilihat dari seberapa besar anggaran terserap, tetapi dari seberapa jauh program pemerintah mampu menjawab kebutuhan warga.
Setelah penyampaian pendapat fraksi, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir kepala daerah serta pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kota Probolinggo.
Tahapan tersebut menjadi bagian dari prosesi persetujuan bersama terhadap Raperda Perubahan APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Dengan penetapan tersebut, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar bagaimana anggaran dibelanjakan, melainkan bagaimana pemerintah memastikan anggaran benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat Kota Probolinggo.
Penulis : AR
Editor : AR
