JAKARTA, PilarNusantara.net – Politisi muda asal Bengkulu, Alan Juyadi, S.H., merespons rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang akan membangun konektivitas jalur kereta api dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Proyek strategis ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan jaringan rel terintegrasi di Pulau Sumatra dengan perkiraan investasi mencapai USD 20-25 miliar atau sekitar Rp350 triliun.
”Kita mendukung penuh visi Presiden untuk menghadirkan konektivitas rel yang terintegrasi dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Namun, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada panjang jalur yang dibangun. Yang lebih penting adalah memastikan jalur yang sudah ada berfungsi optimal, cepat, aman, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ungkap Alan Juyadi kepada awak media, Kamis (11/6/2026).
Menurut Alan, gagasan tersebut merupakan visi besar yang patut diapresiasi karena berpotensi memperkuat konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatra.
”Visi besar harus disambut dengan langkah yang realistis. Kita ingin rel lintas Sumatra menjadi simbol kemajuan transportasi nasional,” katanya.
Namun, Alan menegaskan bahwa pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap dan berbasis kebutuhan riil masyarakat serta dunia usaha. Pemerintah dan KAI diingatkan untuk tidak mengabaikan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi transportasi darat di Sumatra saat ini.
Alan menyoroti bahwa hingga kini sejumlah layanan kereta api di Sumatra masih menghadapi tantangan efisiensi dan kecepatan perjalanan. Bahkan pada beberapa lintas, termasuk koridor Lampung–Palembang, pemanfaatannya dinilai belum optimal dan masih membutuhkan peningkatan kapasitas maupun kualitas layanan.
”Jangan sampai kita berbicara membangun ribuan kilometer rel baru, sementara pada beberapa jalur eksisting kereta masih bergerak relatif lambat dan utilisasinya belum maksimal. Koridor Lampung–Palembang atau Palembang–Lubuklinggau, misalnya, masih membutuhkan penguatan agar benar-benar menjadi tulang punggung mobilitas penumpang dan distribusi barang,” tegasnya.
Selain itu, Alan juga mengingatkan bahwa jaringan perkeretaapian Sumatra selama ini masih didominasi oleh angkutan barang, khususnya komoditas tambang dan logistik tertentu. Oleh karena itu, perencanaan rel lintas Sumatra harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan angkutan barang dan pelayanan penumpang.
Lebih lanjut, Alan menilai pembangunan jaringan rel lintas Sumatra harus disinergikan dengan infrastruktur lainnya agar terjadi pemerataan akses ke seluruh provinsi di Sumatra. Ia juga mengkritisi posisi geografis daerahnya yang kerap luput dari prioritas utama.
”Jangan sampai memunculkan pertanyaan marginal daerah, seperti Provinsi Bengkulu, kenapa tidak masuk akses prioritas jalur utama Rel Trans Sumatera?” tukasnya.
Berdasarkan data rencana, jalur Lubuklinggau–Bengkulu membentang sepanjang 90 km. Jarak yang relatif pendek ini dinilai mirip dengan keberadaan Jalan Tol Trans Sumatra yang hingga kini juga belum sepenuhnya optimal dari sisi konektivitas dan utilisasi. Hal tersebut, menurut Alan, harus menjadi pelajaran penting agar pembangunan rel dilakukan dengan kajian yang matang.
Alan mendorong KAI bersama pemerintah untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas. Langkah ini harus dimulai dari optimalisasi jalur eksisting, peningkatan kecepatan perjalanan, pembangunan jalur penghubung yang paling mendesak secara ekonomi, hingga pengembangan konektivitas penuh Banda Aceh–Bandar Lampung secara bertahap.
Untuk diketahui, proyek pembangunan Kereta Api Trans Sumatera ini telah masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek megaproyek ini direncanakan akan menghubungkan ujung ke ujung Pulau Sumatra guna mendongkrak roda ekonomi regional.
