PROBOLINGGO, PILARNUSANTARA.NET – Arah kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo di bawah kepemimpinan Wali Kota mendapat sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Probolinggo. Pemkot dinilai kurang sensitif terhadap isu mendasar kesehatan masyarakat dan dinilai terjebak pada agenda-agenda yang bersifat seremonial.
Pimpinan LSM LIRA Kota Probolinggo, Louis Hariona, menyampaikan kritik terbuka terkait alokasi prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, kritik ini terasa semakin kontras mengingat latar belakang Wali Kota Probolinggo yang berprofesi sebagai seorang dokter.
Sebagai praktisi kesehatan, Wali Kota dinilai seharusnya memiliki kepekaan dan keberpihakan yang lebih tinggi terhadap pemenuhan hak-hak dasar kesehatan warga. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan indikasi adanya pergeseran skala prioritas.
”Kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang tidak boleh kalah prioritas oleh seremoni semata. Rumah sakit baru seperti Ar-Rozy butuh pengawalan anggaran dan manajemen yang serius, bukan sekadar polesan fisik,” tegas Louis Hariona.
RS Ar-Rozy Butuh Penyempurnaan Konkret
LSM LIRA menilai Pemkot Probolinggo terlalu masif dan royal dalam menggelar berbagai event atau kegiatan seremonial yang menyerap anggaran besar. Di sisi lain, esensi program peningkatan layanan kesehatan dasar bagi warga justru terkesan terabaikan.
Louis menekankan bahwa perhatian yang jauh lebih mendesak saat ini adalah pembenahan komprehensif terhadap Rumah Sakit Ar-Rozy yang baru selesai dibangun. Rumah sakit yang digadang-gadang menjadi kebanggaan daerah tersebut dinilai masih membutuhkan banyak penyempurnaan, baik dari segi fasilitas, sarana dan prasarana, hingga tata kelola manajemen agar benar-benar siap melayani masyarakat secara optimal.
Alarm Evaluasi RPJMD dan APBD
Kritik tajam dari LSM LIRA ini diharapkan menjadi peringatan (alarm) penting bagi jajaran eksekutif Pemerintah Kota Probolinggo untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.
LIRA mendesak Pemkot agar mengkaji ulang implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta porsi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran publik diharapkan dapat difokuskan kembali pada sektor-sektor esensial yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Probolinggo.
