MINAHASA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara untuk meninjau langsung progres realisasi program perumahan rakyat, Jumat (10/4).
Salah satu titik fokus peninjauan adalah kawasan perumahan subsidi Jaya Chidaatma Home Koka di Kabupaten Minahasa. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri berdialog langsung dengan pengembang dan penghuni untuk menyerap aspirasi terkait kendala dan harapan di sektor perumahan subsidi.
Fokus Layanan Perizinan dan Insentif Pajak
Dalam dialognya, Mendagri memberikan penekanan khusus pada layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ia menginstruksikan agar seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) mengoptimalkan layanan tersebut melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
”Pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan bahwa perizinan PBG dan BPHTB bagi MBR diberikan secara gratis. Ini adalah instruksi yang harus dijalankan oleh daerah sebagai bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat kecil,” tegas Mendagri.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan pembebasan biaya ini tidak akan merugikan daerah. Sebaliknya, kemudahan perizinan justru akan menstimulus sektor properti yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui aktivitas ekonomi turunannya.
Dukungan Program BSPS dan Tender Rakyat
Usai meninjau perumahan subsidi, rombongan melanjutkan kunjungan ke Desa Tempang Dua, Kecamatan Langowan Utara. Di lokasi ini, Mendagri meninjau calon penerima manfaat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta menyaksikan langsung simulasi tender rakyat.
Mendagri menyampaikan bahwa masifnya program perumahan ini merupakan wujud perhatian besar Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan hunian layak bagi masyarakat.
”Program perumahan rakyat ini adalah bentuk kehadiran negara untuk masyarakat kecil. Saya berharap semakin banyak Pemda yang proaktif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Bagi kami, menjalankan program ini bukan sekadar tugas negara, tetapi juga bernilai ibadah,” tambahnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat mempercepat sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengejar target penyediaan hunian layak dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.
